Suarahukumindonesia.com
MANNA setelah dilakukan verifikasi oleh Balai akhirnya dari usulan sebanyak 2795 unit diakomodir 2201.
Dari anggran yang dikelola sebesar Rp 48 miliar dari Pusat,Yang mana nantinya di Kecamatan di Bengkulu Selatan sebanyak 142 desa dan 16 Kelurahan semuanya bisa mencapai Open Defecation Free (ODF),ternyata setelah Jokowi tidak lagi menjadi Presiden RI,dana Inpres pembangunan paket lengkap WC menjadi ajang permaian untuk mencari keuntungan.
Yang mana untuk satu paket lengkap pembuatan WC dianggarkan sekitar Rp.20,500(Dua puluh juta lima ratus ribu),tetapi dari segi pembangunan justru malah terkesan asal – asalan.Sehingga diperkirakan dana yang seharusnya digunakan untuk membangun justru tidak sesuai dengan tata cara pembangunan.
Terbukti dari hasil pantauan jurnilis di Bengkulu Selatan,melihat secara langsung pembangunan WC tersebut,justru hasilnya sangat mengejutkan.Terlihat jelas untuk tiang penyangga bangunan justru dipasang hanya dengan satu batang besi,baru nantinya disambung dengan besi rakitan seolah – olah besi yang dipasang benar – benar terlihat kokoh dari bawah pondasi.
Bahkan kalau dilihat dari struktur pembangunan pondasi atau kerangka WC,diduga pembuatannya langsung dilakukan diatas permukaan tanah tanpa ada galian,sehingga bangunan WC tersebut seolah – olah bisa saja digeser kiri kanan,depan belakang seperti kotak persegi yang diletakkan diatas lantai.
Kalau mau dilihat anggrannya persatu unit,Rp20,500 bisa dipastikan pembangunan tersebut dipastikan sangat bagus.Tetapi kenyataanya tidak sesuai ekspektasi bahkan jauh dari hayalan dengan dana yang cukup besar untuk satu unit pembuatan WC tersebut.
Yang mana seharusnya,WC ini nanti akan digunakan oleh masyarakat dengan jangka waktu yang panjang.Kalau hasilnya begini dana Inpres yang disalurkan bisa saja dikatakan tidak akan mengalir kepada pembangunan,malah akan lari kepada oknum yang tidak bertanggung jawab.
Untuk memastikan,kelayakan bangunan dan kesesuaian sesuai anggran,sebagai jurnalis yang juga mempunyai tugas memberikan pengawasan kepada pembangunan suatu daerah,meminta kepada penegak hukum baik itu dari pihak Kejari,ataupun kepolisian untuk memastikan hal tersebut dan dilakukan penghitungan oleh orang yang mempunyai kualitas.
Kalau nantinya,terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan dalam pembangunan WC tersebut,tentunya akan merugikan masyarakat bahkan akan menambah deretan cacat bagi mantan Presiden Jokowi yang berharap diakhir jabatannya masih tetap membantu masyarakat,tetapi justru malah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Bahkan dari kualitas material yang digunakan juga,diduga tidak sesuai dengan raf yang ada,dari pantauan terdapat besi 8 KS yang disatukan dengan besi 8 SNI dangan besi 8 banci, seharusnya mengunakan besi 8 ks ty atau ks ti itu yg memenuhi persyaratan bangunan WC tersebut.
Tentunya hal ini akan mengurangi kekuatan bangunan itu sendiri.Semoga hal ini cepat ditanggapi oleh pihak yang berkompeten,jangan sampai menunggu sampai akhir tahun..
Lebih baik berbenah dari awal,dari pada nantinya bangunan semuanya sudah selesai tetapi tidak sesuai yang diharapkan,apalagi pembangunan WC ini cukup banyak diangka 2201.Itu juga bukan jumlah yang sedikit kapan lagi pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat dengan jangka waktu yang panjang,kalau hal seperti dibiarkan.(Jhon)
