BENGKULU SELATAN – Majalahpost.com – Resah dengan keberadaan sekelompok warga yang membentuk perkumpulan dan mengatasnamakan Forum Peduli Wilayah Kedurang (FPWK) yang terlibat dalam konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) menggelar rapat dan menyatakan sikap, Senin (13/01/2025).
Rapat yang diikuti oleh seluruh Kades di Kecamatan Kedurang, Ketua LSM TOPAN RI Oni Lufti serta tokoh masyarakat di Kecamatan Kedurang mengambil kesimpulan dengan pernyataan sikapnya, menolak secara tegas kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Kedurang dalam persoalan Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Kaur-BS di lahan PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ).
Ketua APDESI Kecamatan Kedurang, Edi Susanto mengungkapkan pihaknya, tidak terlibat atau melibatkan diri dari segala bentuk kegiatan kelompok tersebut dalam berbagai aksinya.
APDESI juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak mengikuti organisasi agar tidak merugikan daerah atau wilayahnya.
“Kami APDESI Kecamatan Kedurang secara tegas menolak terhadap kelompok tertentu yang mengatasnamakan masyarakat Kedurang. Apalagi, dalam urusan Tabat. Itu menjadi ranahnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kaur untuk menyelesaikannya,” ucap Edi Susanto yang juga menjabat sebagai Kades Tanjung Besar.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Kedurang, Oni Lufti menyampaikan agar Pemda BS melalui Kantor Kesbangpol untuk menertibkan semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten BS.
Penertiban organisasi sangat penting agar tertib administrasi dan terdata di Kesbangpol serta memiliki badan hukum yang jelas. Kepada masyarakat juga diminta agar lebih selektif dan memahami organisasi yang legal.
“Penting untuk dilakukan penertiban terhadap semua organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jangan sampai, organisasi lahir tanpa terdata yang melakukan kegiatan mengarah pada timbulnya kegaduhan yang merugikan daerah atau masyarakat,” ujar Oni Lufti.
Lebih lanjut dirinya juga meminta kepada warga masyarakat Kecamatan Kedurang, yang terlibat dalam konflik tapal batas, agar lebih membuka pikiran, jangan sampai terlibat dalam pergerakan terselubung yang tidak masuk akal.
“Kami mohon untuk berpikir ulang dan mengkaji ulang, kalau tidak masuk akal, tolong dihentikan,” pungkasnya.
